Donggala,nomoni.id– Ketua KPU Donggala, Nurbia berharap pemda Donggala dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dana hibah Pilkada berdasarkan kebutuhan yang telah disampaikan dan telah disepakati bersama dalam bentuk NPHD.
Menurut Nurbia, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam mensukseskan Pilkada diantaranya peningkatan partisipasi pemilih.
Diketahui pada pemilu 2024 ini, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Donggala mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yakni 81 Persen. Angka tersebut sesuai target KPU Donggala.
“Alhamdulillah tingkat partisipasi sesuai target bahkan sedikit diatas dr target, harapanx utk pilkada kedepan partisipasi pemilih tersebut akan qt tingkatkan lg, minimal memperthankan yg sdh dicapai pada pemilu, kata ketua KPU Donggal, Mingg, (31/3/2024).
Nurbia menyebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh penyelenggara untuk mencapai target peningkatan partisipasi pemilih untuk pilkada.
“Salah satunya adalah peningkatan kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya proses demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pilkada untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah dan masyarakat selama 5 tahun kedepan,” jelasnya.
Menurut Nurbia, untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentu KPU butuh dukungan anggaran yang memadai dari pemda selaku penyedia hibah untuk pelaksanaan pilkada di daerah masing-masing.
“KPU Donggala berharap agar Pemda Kabupaten Donggala dapat memenuhi kebutuhan dana hibah berdasarkan kebutuhan yang sdh dismapaikan dan disepekati bersama dlam bentuk NPHD. Pemda juga harus memastikan tidak ada masalah terhadap ketersediaan anggaran dimaksud,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Pemda Donggala bersama KPU dan Bawaslu Donggala telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan di salah satu rumah makan di Kota Palu, pada Sabtu (11/11/2023).
Dalam NPHD tersebut disepakati besaran jumlah hibah untuk Pilkada 2024 yakni 49 M untuk KPU dan 18 M untuk Bawaslu.
Akan tetapi, pemda Donggala kemudian meminta NHPD yang telah ditandatangani tersebut ditinjau kembali menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah. (Ari)